Senin, 08 April 2019

Wabup Lamtim akan evaluasi pejabat TKPRD


Warta Pramudya -- Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari geram,  terkait dengan beberapa izin investasi di Lampung Timur (Lamtim) yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Dan salah satu penghambat ada di Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

“Menurut laporan yang saya terima salah satu penyebab susahnya perizinan di Lamtim ini terkait pelaksanaan Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah. Oleh karena itu saya akan meninjau ulang para pejabat yang masuk dalam Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ada saat ini,” katanya.

Padahal Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan agar mempermudah proses perijinan investasi yang ada, namun kenyataatannya proses perijinan investasi di Lamtim saat ini masih berbelit-belit.

Bahkan untuk satu perijinan investasi membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu rekomendasi dari TKPRD.
“Dengan adanya persoalan ini maka saya sudah perintah Aisten I agar gelar rapat koordinasi dengan TKPRD guna membahas terhambatnya sejumlah ijin investasi yang ada di Lamtim,” ungkap Zaiful, Senin (8-4-2019).

Kalau memang tidak ada niat baik dari para pejabat terkait perijinan terutama TKPRD tersebut, maka saya akan memberikan teguran keras terhadap pejabat yang ada di TKPRD itu. Apa lagi kalau ada pejabat yang nekat menarik pungutan dalam proses perijinan maka itu pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

“Masa untuk buat ijin investasi sudah ada yang berbulan-bulan tapi nggak selesai-selesai, persoalannyakan tidak jelas apa sebabnya. Persoalan ini sudah lama terjadi, maka saya minta kepada pejabat yang terkait dalam hal ini untuk segera diselesaikan. Karena slogan kita ini kan melayani masyarakat, sementara orang mau berinvestasi di Lampung Timur dibuat susah mendapatkan izin. Persoalan terkait dengan izin ini harus segera selesai tidak boleh berbelit-belit,” tegasnya.

Pengaduan yang diterima, izin mati di sekda, berarti ini enggak jelas dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada keinginan pejabat kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik terkait dengan investasi. “Mungkin harus dengan teguran untuk menyelesaikan ini, sudah tidak bisa lagi dengan perkataan yang baik,” pungkasnya. (fahri)